Coretan ini kugores dengan sebuah kenangan. Yah…saat itu tanggal 2 Juli 2008, aku liputan sebuah event yang diselenggarakan oleh Dinas P dan K Jatim. Event tersebut adalah Festival Dalang Bocah Tingkat Jawa Timur. Aku terkesima dengan salah satu peserta dari Kabupaten Mojokerto yang masih berusia 11 tahun bernama Sehono Wahyu Laksito. Dia bersama kelompoknya aku rasa usianya tak jauh berbeda. Sehono dan kawan-kawan begitu bersemangat mengikuti perlombaan dalang ini. Aku jadi bertanya kepada diriku sendiri…”kok masih ada ya anak kecil yang suka wayang?”. “ya.. memang harus ada!” aku jawab sendiri pertanyaanku. Disaat banyak anak kecil sibuk dengan permainan playstation, aku senang ternyata masih ada sebagian bocah seperti sehono yang bermain dengan wayang. Paling tidak, jika sehono dan mereka yang mau melestarikan kesenian wayang, maka kesenian dari budaya jawa yang luhur ini akan tetap ada hingga nanti.
Namun harapan ini bisa saja akan terputus ditengah jalan jika tidak ada pembinaan yang benar-benar serius. Bisa saja ketika sehono atau dalang bocah yang lain menginjak masa remaja, mereka beralih obsesi. Memang kita tak bisa memaksa setiap orang untuk menjadi apa, tapi hendaknya event-event perlombaan ketrampilan yang berbasis pada kesenian tradisional tetap dipertahankan.
Aku sekarang bertanya, seberapa banyak anak kecil yang bermain jumpritan atau petak umpet di malam hari? Seberapa banyak anak kecil yang bermain membuat mainan dari tanah liat? Seberapa banyak anak kecil yang bermain di sawah membuat gubug? Seberapa banyak anak kecil yang bermain di sawah dan melakukan kenakalan seperti mencuri buahg ketimun di sawah (bukan maksud mengajak berbuat jahat, tapi kenyatan kehidupan anak kecil yang sering ada pada jaman dulu)? Dan seberapa banyak anak kecil yang bermain permainan lama?
Ah….ternyata bocah-bocah mulai meninggalkan identitas permainan kita dulu…………..
Ternyata permainan terbaru yang bisa kita beli dan berbentuk piringan lebih menarik….
Begitu menurut anak kota….anak desa…..anak kampung…..
Lalu….jika bocah-bocah bermain dengan alat-alat imajiner itu….lalu kemana mainan kita dulu?
Apa aku harus menyalahkan bocah-bocah?………ah…..tidak sepenuhnya mereka salah.
Apakah aku harus menyalahkan?………………..TIDAK………..TIDAK…… aku tak perlu menyalahkan siapapun……….toh aku juga suka ini semua….lalu…..siapa yang salah?????

Sebagai presiden, Soeharto adalah figur penting di era Orde Baru. Pribadi Soeharto, gaya kepemimpinan, serta karakter birokrasi negara yang dipimpinnya menjadi fenomena yang khas. Soeharto akhirnya menjadi sumber inspirasi penciptaan sastra yang tak habis-habisnya dieksplorasi dan dieksploitasi. Sastra yang mengangkat tema kritik sosial politik, baik secara langsung maupun tak langsung, begitu banyak yang mengarah ke Soeharto, baik secara pribadi maupun birokrasi. Interpretasi sosiologis menemukan rujukan signifikan antara simbolisasi sastra dan kenyataan.

Dalam dunia cerita pendek Indonesia, khususnya antara tahun 1990-2000, sangat banyak karya yang mengarah pada simbolisasi Soeharto. Sebagian besar pengarang pada tahun-tahun itu, dari YB Mangunwijaya hingga Joni Ariadinata, pernah menjadikan Soeharto sebagai sumber inspirasi. Aspek ke-Soeharto-an dalam cerita pendek dapat dilacak secara timbal balik dari unsur penokohan seperti penggunaan nama, penampilan fisik, sifat moral dan psikologis beserta citranya, penggunaan istilah serta plesetan; sistem pengendalian kekuasaan, keterlibatan dalam korupsi, kolusi, nepotisme, hingga peristiwa tuntutan dan mundurnya Soeharto.

Pada tahun-tahun tersebut dominasi tema kritik sosial politik menjadi sangat kuat. Hukum aksi-reaksi dapat menerangkan hal ini. Ketika aksi politik dan kekuasaan semakin menekan, reaksi sastra pun semakin menampakkan perlawanan. Hukum kekekalan energi dalam fisika dapat pula menganalogikan hal ini. Energi tak dapat dimusnahkan, tetapi dia hanya akan berubah bentuknya. Energi perlawanan terhadap cengkeraman politik dan kekuasaan tak akan musnah, tetapi dia akan menjelma menjadi karya sastra.

Ketika Soeharto masih berkuasa, simbolisasi terhadapnya masih menjadi pertimbangan penting bagi pengarang. Artinya, keberadaan Soeharto berusaha disamarkan sedemikian rupa dalam wadah politik sastra. Meski sasaran tembaknya jelas, perhitungan estetiknya dipertimbangkan benar oleh pengarang. Cerpen Menembak Banteng (F. Rahardi, 1993), Bapak Presiden Yang Terhormat (Agus Noor, 1993), Paman Gober (Seno Gumira Ajidarma, 1996), Tembok Pak Rambo (Taufik Ikram Jamil, 1996) adalah contoh cerita pendek yang ditulis ketika Soeharto masih sangat kuat. Sedangkan karya-karya yang ditulis menjelang dan sesudah Soeharto jatuh, simbolisasinya semakin jelas dan berani.

Jejak Soeharto dalam cerita pendek Indonesia memang nyata. Dari rentang waktu sepuluh tahun sebelum dan sesudah kejatuhannya, dia menjadi sasaran kritik yang memesona. Sekian banyak pengarang mengaku pernah menjadikan Soeharto sebagai sumber inspirasi mereka. Mereka menyebut Soeharto dengan berbagai cara.

Dalam cerpen Saran ’Groot Majoor’ Prakosa (karya YB Mangunwijaya) yang mengisahkan gerakan massa saat reformasi, nama Soeharto disebut secara langsung. Pada cerpen-cerpen Agus Noor: Senotaphium, Bapak Presiden Yang Terhormat, Dilarang Bermimpi Jadi Presiden, dan Celeng, nama Soeharto disebut sebagai “Papa Hartanaga”, “Bapak Presiden”, “Presiden”, dan “makhluk jadi-jadian yang bermukim di Jalan Cendana”. Aprinus Salam dalam cerpen Pemilihan Kades menyebut “Ir. Suhartono” untuk Soeharto. Sedangkan cerpen Puteri Jelita dan Terbunuhnya Tuan Presiden (Joni Ariadinata) dan Situs (Gus Tf Sakai), Soeharto disebut sebagai “Tuan Presiden” dan “Presiden”. Ada sebutan “Bapak Kepala Desa” dalam cerpen Bukan Titisan Semar karya Bonari Nabonenar.

Di samping menyebut nama yang mirip dan jabatannya, ada pula nama yang benar-benar berbeda dengan Soeharto. Tetapi, deskripsi cerpen tersebut sangat jelas mengarah kepadanya. Tokoh “Paman Gober” dalam cerpen yang berjudul sama karya Seno Gumira Ajidarma, dideskripsikan sebagai “Milyarder No.1″, “umurnya sudah cukup uzur. Untuk kuburannya sendiri ia sudah membeli sebuah bukit dan membangun mausoleum”, “sering muncul di televisi”, “kamera tak berani putus”, “Apa mungkin aku menolak untuk dicalonkan?”, “Apakah pemimpin itu memang bisa diganti”, “punya buku autobiografi”, dan masih banyak lagi deskripsi yang mengarah ke Soeharto.

Soeharto juga dinamai sebagai tokoh “Jenderal Purnawirawan Basudewo” dalam cerpen Menembak Banteng (F. Rahardi), “Kaki Druhun” dalam Kaki Druhun (Bonari), “Pak Rambo” dalam Tembok Pak Rambo (Taufik Ikram Jamil), “Paman Saddam di kampung kami” dalam Paman Saddam, (Yudhistira ANM Massardi), “Pak Mulawarman” dalam Orang Besar (Jujur Prananto), “Abilawa” dalam Masuklah ke Telingaku, Ayah (Triyanto Triwikromo), “Maharaja Rahwana” dalam Gadis Kecil dan Mahkota Raja (Sunaryono Basuki Ks), serta “Jawad” dalam Monolog Kesunyian (Indra Tranggono).

Simbolisasi penokohan Soeharto dalam cerpen Indonesia, selain dari nama dan jabatan, dapat pula dilihat dari penampilan fisik. Yang paling kasat mata terlihat pada ilustrasi cerpen yang berfungsi sebagai pendamping teks saat dimuat media. Sosok Soeharto sebagai ilustrasi cerpen terdapat pada Senotaphium (Jawa Pos), Saran ’Groot Majoor’ Prakosa (Kompas), dan Puteri Jelita dan Terbunuhnya Tuan Presiden (Sastra).

Sementara ciri fisik Soeharto dengan senyumnya yang khas serta kondisi fisiknya yang tua juga dideskripsikan dalam cerpen Bapak Presiden Yang Terhormat, Tembok Pak Rambo, Senotaphium, Gadis Kecil dan Mahkota Raja, Situs, Paman Gober, Bukan Titisan Semar, serta Masuklah ke Telingaku, Ayah. Beberapa di antara cerpen di atas juga mendeskripsikan makam keluarga Soeharto di Astana Giri Bangun, rumahnya di Jalan Cendana, dan desa kelahirannya Argo Mulyo.

Simbolisasi Soeharto dari sifat moral dan psikologis mengarah pada dua motivasi, yaitu motivasi kekuasaan dan motivasi ekonomi. Motivasi kekuasaan diperlihatkan dengan berbagai dorongan pada diri tokoh untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, termasuk akibat-akibat yang dimunculkan dari hilangnya kekuasaan. Motivasi tersebut mendorong tokoh-tokoh yang ada berwatak keras, kejam, dan culas.

“Menolak permintaan Pak Rambo pula sama artinya membenturkan muka ke tembok sampai hancur. Bagaimana tidak, Pak Rambo bukan orang kecil,” begitulah cuplikan dari Tembok Pak Rambo.

Cerpen-cerpen yang telah disebut di atas juga menujukkan motivasi ini, termasuk tiga cerpen karya Seno Gumira: Keroncong Pembunuhan, Bunyi Hujan di Atas Genting, Grhhh, serta Menari di Atas Mayat karya Indra Tranggono.

Motivasi ekonomis adalah dorongan untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tokoh yang menduduki jabatan penting ini mempergunakan jabatannya untuk mengeruk keuntungan ekonomis dengan cara melaksanakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam jajaran birokrasi. Motivasi ekonomis juga membuat para tokohnya berwatak keras seperti diperlihatkan dalam cerpen Paman Gober, Situs, Tembok Pak Rambo, atau Senotaphium. Tak heran jika para tokoh ini dilukiskan sebagai pribadi yang kaya raya seperti digambarkan dalam Situs: “Tak heran bila penguasa tertinggi-presiden yang sehari-harinya lebih berlaku serupa raja adalah pengusaha yang sangat sukses bersama keluarga, sanak, dan segenap familinya.”

Tokoh-tokoh yang mengambil sumber inspirasi keberadaan Soeharto umumnya berwatak statis atau hitam putih, yakni keras, kejam, dan culas.. Model karakter demikian dipakai oleh pengarang untuk mempertajam kritik dan pesan cerita. Cerpen-cerpen yang telah disebut di atas memperlihatkan watak yang demikian, baik yang bermotif kekuasaan maupun ekonomis. Para tokoh ini sangat stereotipe, baik secara pribadi maupun kolektif. Cerpen Diam karya Moes Loindong dan Negeri Angin karya M. Fudoli Zaini adalah contoh yang menunjuk ke tokoh kolektif dan stereotipe.

Tokoh utama sebagai protagonis memegang peran terpenting dalam cerita. Tokoh yang mengambil inspirasi dari Soeharto umumnya menampilkan tokoh protagonis secara tunggal yang sebagian namanya juga dijadikan judul cerpen. Tokoh ini digerakkan oleh pengarang dari berbagai segi sesuai dengan persoalan yang mengarah pada keberadaan Soeharto. Seorang tokoh utama dikepung oleh massa dan pengarang memberi karakter tokoh ini lewat reaksi tokoh-tokoh lain dan deskripsi dari pengarang. Meski berkedudukan sebagai protagonis, tokoh-tokoh yang menyimbolkan Soeharto umumnya berwatak buruk. Konvensi hero yang berlaku untuk tokoh protagonis dalam cerita-cerita tradisional ternyata tidak berlaku di sini. Protoganis yang menyimbolkan Soeharto dapat diibaratkan seperti binatang buas yang dilempari, dikejar-kejar, dan diteriaki kata-kata kotor oleh massa.

Sementara itu tokoh-tokoh pecundang atau antagonis yang mengarah ke Soeharto juga ditampilkan berwatak dan berperilaku buruk seperti tokoh Pak Rambo, Pak Mulawarman, dan Celeng. Tokoh antagonis yang lain ada yang ditampilkan sebagai aktor di balik layar atau dalang yang menyebabkan tokoh lain bergerak seperti halnya dalam Penembakan Misterius-nya Seno Gumira.

Peristiwa-peristiwa dalam cerpen memiliki kaitan dengan kehidupan nyata. Meski dalam teori hermeneutik ditekankan adanya otonomi teks dan keinginan untuk melepsakan diri dari konteks sosial tertentu, model seperti ini hampir tidak mungkin diterapkan sepenuhnya karena baik teks maupun interpretator merupakan produk sosial. Simbol-simbol yang terdapat dalam cerpen akan dicari referensinya dalam peristiwa, pengalaman, dan kehidupan nyata. Cerpen yang mengambil sumber inspirasi dari keberadaan Soeharto, seperti teori Umar Junus, dapat bersifat melaporkan peristiwa, menghubungkan peristiwa, memfiktifkan peristiwa, mereaksi peristiwa, serta menyublimasi peristiwa. Sebuah cerita pendek ada kemungkinan bagian-bagiannya dapat mewakili hal-hal tersebut.

Aspek-aspek sosiologis yang menunjukkan adanya hubungan antara isi cerita pendek dengan keadaan nyata di Indonersia umumnya berkaitan dengan masalah sosial politik yang bermuara ke sepak terjang Soeharto. Aspek-aspek sosiologis yang menonjol berkaitan dengan strategi Soeharto dalam mengendalikan kekuasaan, keterlibatan Soeharto dalam masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, tuntutan agar Soeharto mundur dari jabatan serta pengunduran diri Soeharto sangat mudah kita temui di sekitar masa reformasi. Gejolak emosi pengarang saat itu memang memuncak sehingga terjadi ledakan ekspresi. Karya-karya dengan tema protes sosial politik jadi membanjir, bahkan harian Republika menyediakan kolom khusus untuk sajak-sajak reformasi.

Apa pun yang terjadi, sastra adalah saksi zaman. Soeharto adalah bagian dari perjalanan zaman. Rekaman peristiwa dalam sastra, seperti halnya sejarah, agar kita sebagai pembaca dapat berbuat lebih arif. Sastra memang bukan sekadar refleksi, tapi lebih dari itu sastra diharapkan dapat memberikan katarsis atau pencucian bagi jiwa. Soeharto adalah model simbolik, pembaca yang lain mungkin punya penafsiran berbeda. Tetapi, sebagai rekaman jejak manusia, sastra akan tetap relevan dengan kehidupan. Soeharto telah menjadi sumber inspirasi yang subur bagi perjalanan sastra Indonesia. Untuk itu, secara pribadi, saya telah memaafkan Soeharto. (*)

M. Shoim Anwar, editor buku Soeharto dalam Cerpen Indonesia

diambil dari Jawa Pos, Minggu, 27 Januari 2008

Oleh: Muhammad Imam Subkhi§

Secara harfiah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin ‘corruptus’ yang berarti “merusak habis-habisan”. Menilik dari arti harfiahnya saja sudah mengerikan apa lagi yang terkena dampaknya.

Telah menjadi wacana publik bahwa korupsi harus di basmi. Sebab korupsi selama ini telah menggerogoti harta negara dan mengakibatkan banyak dampak negatif bagi semua kalangan. Rakyat menjadi sengsara karena hak yang seharusnya mereka dapatkan telah diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

KKN yang menggurita sejak lama bisa dikatakan telah menjadi semacam budaya di Indonesia. untuk itu, kita harus melakukan reformasi publik di semua aspek. Korupsi tidak semata-mata hanya tertuju pada uang atau harta benda lainnya, akan tetapi bisa juga berupa waktu dan tenaga. Kadang kita tidak merasa kalau kita telah melakukan korupsi akan dua hal tersebut. Maka perlu ditumbuhkan sebuah wacana dalam diri kita masing-masing untuk selalu mengingat kata JANGAN KORUPSI. Jika kita sadar akan sebuah arti korupsi, maka kita akan selalu bertindak hati-hati.

Selama 32 tahun pemerintahan orde baru, korupsi berkembang semakin pesat dan seakan menjadi sebuah tujuan seseorang ketika menduduki suatu jabatan dan setiap memperoleh pekerjaan. Sampai sekarang, ketika orang mengikuti seleksi CPNS, orang berani membayar sekian juta untuk bisa lolos menjadi pegawai negeri. Dengan harapan ketika telah menduduki jabatan tertentu, modal sekian juta yang telah disetorkan poada pejabat yang membawanya akan bisa kembali dengan korupsi yang akan dilakukannya nanti. Jelas ini sangat merugikan sekali bagi negara. Pegawai negeri yang seharusnya bekerja untuk negara dengan tugas melakukan pelayanan publik telah bermental koruptor. Bapak Soetandyo Wignjosoebroto memandang korupsi sebagai masalah sosial budaya.

Korupsi di Indonesia yang telah menjadi mental para pejabat telah menjalar kemana-mana termasuk birokrasi yang paling parah. Ruwetnya Birokrasi menjadi ajang yang empuk untuk ajang melakukan tindak KKN. Dengan menawarkan jalur cepat dalam pengurusan sesuatu misalnya surat, KTP dan lain sebagainya, pejabat birokrasi meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang sedang memiliki kepentingan dengan birokrasi. Sehingga menjadi adat, jika kita berurusan birokrasi, kita harus mengeluarkan banyak uang untuk mempermudah urusan kita. Maka birokrasi yang ruwet tersebut harus segera dipangkas dengan menghilangkan-pos-pos birokrasi yang dianggap perlu. Jika tidak memungkinkan, kinerja birokrasi perlu diawasi dengan ketat oleh pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

Dengan telah dibentuknya KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani pemberantasan korupsi adalah angin segar bagi pemberantasan korupsi. Namun selama berjalan hingga sekarang ini, KPK belum begitu bisa menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi. Sebab undang-undang anti korupsi yang dicanangkan belum berani menawarkan hukuman yang sangat berat untuk orang yang telah melakukan tindakan korupsi, misalnya hukuman mati.

Ketika masa pemerintahan Megawati, pemberantasan korupsi berjalan di tempat. Sebab tidak ada iktikat kuat untuk pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan posisi tawar yang lemah dari Megawati, mengingat Mega memerlukan dukungan kuat dari para koruptor kakap yang juga elit partai dalam memenangkan dirinya untuk menduduki jabatan presiden periode selanjutnya. Sehingga aspek politis yang berkembang pada waktu itu sangat melemahkan upoaya pemberantasan korupsi. Akbar Tanjung yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak korupsi di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi bisa lepas pada saat kasasi. Jelas upaya pelepasan Akbar Tanjung waktu itu sangat politis sekali.

Dalam melakukan tindakan pemberantasan KKN di wilayah birokrasi, perlu dilakukan pengawasan anggaran yang ketat dari badan pemeriksa keuangan dengan syarat pengawas yangbersangkutan tidak memiliki mental yang sama-sama mental koruptor.

Dalam melakuakn pemberantasan korupsi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, harus ada pemimpin yang punya keinginan kuat umembasmi korupsi. Kedua, pemberantasan korupsi harus dimulai dari apa yang paling mudah dilakukan bukan apa yang harus diprioritaskan. Ketiga, perang melawan korupsi sistematis harus menjadi bagian dari perbaikan yang lebih luas, bagian upaya untuk membanahi adminisy\trasi pemerintah, meningkatkan mutu pelayanan umum, dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.[1] Langkah baik pemerintah yang dilakuakn dalam mengawasi tindak pidana korupsi misalnya yang selama ini telah dilakukan adalah pemeriksaan kekayaan para pejabat. Sehingga para pejabat bisa dikontrol kekayaannya dan diketahui dari mana saja dia mendapatkan kekayaannya tersebut.

Budaya korupsi yang ada di Indonesia adalah sebagai suatu pengingkaran akan nilai-nilai demokrasi dan religi. Dalam masyarakat demokrasi, semua harus dilakukan dengan transparan. Dalam penyusunan anggaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mensosialisasikan kepada masyarakaat misalnya melalui media massa. Namun sayangnya baru beberapa daerah saja yang selama ini yang mau melakukan hal tersebut. Sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui berapa anggaran dana yang disusun oleh pemerintah daerah, berapa pendapatan daerah dan berapa pengeluarannya serta digunakan untuk apa saja masyarakat yang bersangkutan bisa mengetahui. Padahal semenjak diberlakukannya otonomi daerah, budaya KKN seakan telah menjadi hal umum dan terjadi setiap saat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengawasi secara langsung penyimpangan yang telah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan anggaran dana. Peran masyarakat dan NGO tentu sangat diperlukan dalam mengawasi kinerja pemerintah dalam upaya optimalisasi kinerja pemerintahan.

Selain melakukan pemberantasan korupsi secara tegas, upaya-upaya lain yang perlu dilakukan adalah upaya pencegahan agar orang yang selama ini belum dan akan melakuakn korupsi, tidak korupsi, anggaran yang belum dikorupsi supaya tidak jadi dikorupsi. Misalnya dengan Peningkatan efektifitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara, Penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi, Penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi, Pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berindikasikan korupsi, Penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi.[2]

Sementara itu, dalam upaya pemberantasan KKN secaya massif di seluruh Indonesia, pemerintah setidaknya dalam jangka dekat ini bisa melakukan upaya yang sedikit represif berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi. Rekomendasi yang bisa disampaikan dalam hal ini adalah:

1. Pemerintah perlu melakukan reformasi dan efektifitas birokrasi.

2. Pengawasan internal pemeriuntah.

3. Peran aktif dari masyarakat dan NGO dalam melakukan pengawasan pemerintahan.

4. Pemberian hukuman mati kepada para koruptor.

5. Ingat motto JANGAN KORUPSI.

Munas Alim Ulama NU di Surabaya beberapa waktu lalu memunculkan beberapa reekomendasi penting bagi kepentingan kehidupan budaya, agama dan berbangsa. Namun diantara rekomendasi dan isu yang muncul memicu beberapa kontroversi yang mungkin membuat gerah bagi beberapa media televisi swasta nasional di Indonesia, yaitu masalah pengharaman tayangan infotaintment. Alasannya acara yang tayang setiap harinya tersebut dianggap tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab topik yang dibahas dalam acara infotaintmen cenderung memberikan pendidikan yang kurang baik bagi masyarakat. Apa yang tayangkan infotaintment bersifat mempergunjingkan kehidupan orang lain. Padahal infotaintmen memiliki rating tayang yang cukup tinggi dan digemari. Sehingga jika ini menjadi rekomendasi yang disetujui pemerintah, maka pemasukan media dari acara infotraintmen akan terancam.

Memang jika kita coba kita amati dan telaah lebih jauh, apa yang disajikan oleh media infotaintment seringkali hanya berkutat pada masalah perselingkuhan, perceraian, permusuhan dan keglamoran kehidupan para artis. Dalam koridor beragama, kegiatan mempergunjingkan dan membicarakan kejelekan orang lain yang tidak ada manfaatnya oleh agama hal ini tidak diperbolehkan. Said Agil Siraj memandang hal ini sebagai sebuah ghibah. Sebab apa yang disajikan infotainmen memiliki kecenderungan membodohkan dan tidak bermanfaat..

Jika setiap hari kita dicekoki dengan tayangan seperti ini, kita akan terbuai dengan pola kehidupan yang hedonis. Padahal keadaan masyarakat Indonesia saat ini dengan latar belakang pendidikan yang sebagian besar rendah akan sangat mudah terpengaruh oleh masalah yang sifatnya glamour. Jika tejebak pada pola kehidupan yang imitative seperti ini, kita akan menuju pada pola pikir yang hipokrit dan hedonis. Setiap hari kita hanya berusaha meniru kehidupan artis yang sifatnya bersenang-senang tanpa memikirkan kelangsungan kebudayaan kita.

Selain itu, gencarnya tayangan infotainmen semakin mempercepat proses pembaratan di negeri kita. Sehingga dampaknya pada erosi kebudayaan negeri. Dengan dalih modernitas kehidupan, isi tayangan infotaintment saat ini ternyata yang sangat beresiko bagi kehidupan kebudayaan Indonesia. Tidak hanya infotaintment, sinetron yang ada sekarang ini pun juga ikut menggerus originalitas kebudayaan kita. Dalam pandangan Giddens, konsep resiko menjadi masalah mendasar baik dalam cara menempatkan aktor biasa maupun aktor berkemampuan spesialis-teknis dalam organisasi kehidupan sosial. Selain mengurangi masalah gaya kehidupan tertentu, juga memperkenalkan masalah baru yang di era sebelumnya tidak dikenal.

Dulu sebelum adanya tayangan infotainmen, kehidupan artis tidak begitu menjadi omongan yang diperlukan. Namun saat ini, dengan menjamurnya tayangan tersebut, di sisi lain tidak mengenakkan bagi selebritis yang diungkap sisi buruknya kepada khalayak. Sebab pada dasarnya masyarakat tidak begitu butuh dengan bagaimana kehidupan para selebriti. Namun dengan media infotainmen, masyarakat menjadi suka meniru kehidupan yang mungkin tidak akan bisa dia capai.

Pengaruh media bagi masyarakat

Pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar pada era sekarang ini. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, informasi dari media baik televisi maupun cetak menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Sebab informasi akan memunculkan berbagai masalah dan upaya pemecahan masalah. Maka dalam sebuah kajian baik akademis, agama, dan budaya, informasi sangat penting untuk bahan kajian yang sangat menarik untuk mencari problem solving atas berbagai macam masalah yang ada.

Selain itu, dengan adanya media, kita akan semakin mudah untuk bisa membantu orang lain. Misalnya dengan informasi mengenai bencana alam yang terjadi di beberapa daerah yang sajikan oleh media, maka banyak orang langsung merespons untuk membantu.

Lalu pertanyaanya, dengan tayangan infotainmen yang setiap hari ditayangkan, akan memberikan manfaat apa bagi masyarakat. Hal inilah yang perlu kita kaji. Kita memang tidak bisa langsung memberikan stempel halal dan haram bagi tayangan dengan rating tinggi itu.

Jalan tol menuju popularitas

Sebenarnya tayangan infotainmen memiliki beberapa pengaruh baik bagi kehidupan para selebritis yang menjadi sumber berita maupun bagi khalayak umum. Bagi kehidupan artis, tayangan infotainmen jelas sangat memberikan manfaat bagi semakin menanjaknya popularitas mereka. Kita ingat kasus Inul Daratista yang saat itu menjadi pergunjingan bagi beberapa tokoh musik dangdut di tanah air karena goyang ngebornya. Hal ini terus di ekspose oleh infotaintmen. Sehingga popularitas seorang penyanyi kampung asal Pasuruan tersebut terus meroket hingga mampu menempatkan dirinya menembus jajaran artis dangdut papan atas. Sehingga sangat mungkin melalui infotaintmen, orang kampung yang bukan siapa-siapa sekalipun bisa cepat terkenal. Kita lihat pada kasus Taufik Hidayat yang diisukan telah memiliki anak di luar nikah dengan seorang waitress klub malam.

Namun di sisi lain, popularitas seseorang akan bisa menjadi buruk dan turun juga karena infotainmet. Ini bisa kita lihat pada kasus perseteruan Sarah Azhari dengan wartawan infotainmen beberapa waktu lalu.

Memang infotainmen ditayangngkan untuk menjadi salah satu tayangan yang sifatnya menghibur. Namun kehidupan selebriti yang di ekspose setiap hari dan sedetail-detailnya serta sekontroversial mungkin akan sangat membahayakan. Selain akan menjadikan permusuhan antara artis yang bertikai juga semakin meruncing masalah seperti kasus kontroversi goyang ngebor Inul, perceraian beberapa artis dan juga juga akan semakin mempertentangkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Lalu apa manfaat infotainmen bagi kehidupan kita?

SEKSUALITAS PEREMPUAN SENI

Sebut saja Undur-undur, seorang ronggeng Jaipong dari Karawang yang saat ini sedang menikmati hasil jerih payahnya. Hidup sejahtera dengan memiliki fasilitas rumah mewah, mobil, telepon, dan alat-alat elektronik kebutuhan rumah tangga, dan segala fasilitas lainnya. Sedangkan seorang sinden-penari dari Subang, sebut saja Rifka, hidup tenang dengan berbagai fasilitas yang kurang lebih sama dengan ditambah dengan memiliki kebun mangga. Ia juga sudah menunaikan ibadah haji dan bahkan telah membangun mushola di kampungnya. Dan Temu gandrung Banyuwangi, walaupun menjanda selama 20 thn, ia sudah memiliki 1 hektar sawah, 3 pasang kerbau, sementara di depan rumahnya dibuat warung untuk berjualan kelontong. Hasil jerih payah tersebut tak mudah diraupnya. Mereka sadar bahwa profesinya sebagai sinden-penari dipandang sebagai perempuan yang mengumbar nafsu syahwat, erotis, dan seks. Penuh dengan nuansa pornografi yang harus dijauhi. Tariannya sarat sensualitas dan mudah membangkitkan nafsu birahi, bak arena pesta para laki-laki. Dan mereka juga sadar bahwa, ?sayalah yang berhak mengatur tubuh saya sendiri,? kata Rifka dengan tersenyum.

Sepenggal cerita dari tiga perempuan seni tradisi meluncur dengan sedikit kebanggaan dan kegembiraan. Sesekali bibir Undur-undur merekah saat bercerita tentang lika-liku kehidupannya. Perjalanan panjang dilalui untuk memperoleh materi tidaklah mudah. Perlu waktu dan kesabaran, berangkat dari nol Undur-undur kini menikmati kemewahan dan kejayaan panggungnya. Begitulah. Siang itu, sambil sesekali membetulkan rambutnya, ia berucap, ?panggung pertunjukan bagi saya adalah tempat penghidupan saya.? Saya sadar kelak ketika saya sudah tua pasti akan berakhir dan tak ada lagi tempat merayakan kebolehan saya menari. Apa yang dirasakan Undur-undur juga dialami para perempuan seni lainnya. Ia juga mengakui bahwa banyak laki-laki sangat mengaguminya sebaliknya ada juga yang mencampakkan.

Jaipong, Tayub, dan Gandrung: Ekspresi dan Image Perilaku Seks

Hampir dipastikan tidak ada seni pertunjukan rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Sunda, khususnya Karawang dan sekitarnya selain jaipong yang oleh Dinas Kebudayaan setempat disebut keliningan. Keliningan adalah kesenian rakyat Karawang yang dominan nyanyian (kawih), musik, dan tari apalagi tari erotis. Kawih yang ditembangkan bersumber dari ketuk tilu dan kidungan klasik, dan sekitar tahun 1975 berubah menjadi kesenian jaipong. Namun, dalam data kesenian daerah Karawang tidak tercantum nama jaipong, yang tertera justru keliningan. Padahal jaipong lebih dikenal dan diakui dibandingkan keliningan. Konon menurut cerita, dalam pertunjukan keliningan ada lagu Ucing-ucungan, Kentul Liwat dengan tepak ABC yang dipadu dengan tepak gendang sehingga menimbulkan bunyi Jai-pong-Jai-pong, Blaktuk-blaktuk yang dipopulerkan oleh Trio pelawak Topeng Banjet yang didukung oleh Askin-Bi Ijem-Ali Saban melalui bodoran sampai rekaman. Kepopuleran dan penggalan kata ?maju-maju-maju, mundur-mundur-mundur, kiser-kiser-kiser, jaipong-jaipong, blatuk-blatuk?. Berawal dari penggalan kata tersebut kata Jaipong menyebar dan melekat di masyarakat Karawang. Sedangkan kliningan dikonstruksi sebagai kesenian rakyat adiluhung yang mengandung nilai estetik dan etika. Sebaliknya, jaipong mengadopsi keliningan, di samping ketuk tilu, topeng banjet, dengan kawih dan musik yang gegap gempita.

Sensualitas tarian Jaipong yang menonjolkan liukan tubuh, seperti halnya gerak tarian yang atraktif dengan menghadapkan bagian pantat ke arah penonton, dengan memutar pinggulnya ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang dengan dada digoyangkan melalui 3G (gitek, goyang, dan geol) yang mengundang pro-kontra tidak membuat surut pelaku jaipong, bahkan penari semakin menggerakkan pinggul dan dadanya dengan iringan tepak kendang ?Goyang Karawang? yang hingga kini istilah tersebut menjadi trade mark jaipong Karawang. Kesan tersebut justru sekaligus dapat mempopulerkan nama grup jaipong seperti sebutan ?Undur-undur? dengan gerakan berputar bak spiral, ?Imas Dongkrak? dengan gerakan dongkrak pinggul, dan ?Lilis Gebot? dengan ciri khas hentakan payudara.

Pementasan jaipong berlangsung pukul 20.00 dan berakhir menjelang subuh, namun jaipong juga dipentaskan pada siang hari dengan alur pertunjukan meliputi tiga bagian pokok: pembukaan (tatalu), kidungan (nembang), dan penyajian kawih-tari. Dalam jaipongan bunyi kendang ­blak-ting-pong­-blak-ting-pong-­blak-ting-pong membentuk pola irama 16 atau 32 ketukan ditandai dengan pemukulan satu gong besar dan pada saat yang bersamaan dibunyikan juga gong yang lebih kecil (kempul) mendominasi hampir semua kawih yang ditembangkan. Iringan gamelan tersebut dengan tempo ajeg semakin lama semakin cepat bertaut dengan sisipan alok.1 Seperti yang dilakukan oleh Bang Namin, sebutan untuk pemimpin grup Rama Medal Mandiri Jaya, alok sudah menyatu dalam iringan tepak kendangnya. Seperti tuturan Urvashi Buthalia, salah satu peserta workshop internasional yang diselenggarakan oleh Kajian Perempuan Desantara, 22-24 Juli 2003 di Karawang, mengomentari bahwa atraktif tarian jaipong hampir memiliki kesamaan dengan tarian yang ada di India dan hampir tidak dilihatnya unsur-unsur erotis yang membangkitkan daya tarik seks. Ungkapan Urvashi juga diiyakan oleh beberapa peserta lainnya, bahkan Hairus Salim peserta dari Yogyakarta menanyakan pada Srinth!l, ?gerakan yang mana yang dapat membangkitkan gairah seksual laki-laki?? katanya sambil terus menatap penari jaipong.

Keterlibatan penonton cukup mempengaruhi jalannya pertunjukan, terutama bajidor2 termasuk kelompok yang sangat menentukan sukses tidaknya pertunjukan. Betapa sepi jaipong tanpa kehadiran bajidor. Gegap gempita panggung mendadak redup tanpa gairah. Apa arti sebuah pertunjukan tanpa kehadiran penonton. Apalah arti jaipong tanpa sosok bajidor. Terasa jaipong kehilangan roh siklus kehidupannya.

Patepang Sono, sebuah kawih pengiring ?ibing pola? dilantunkan sebagai ungkapan perkenalan diri kepada penonton. Alunan tepak kendang menghentak, serasi dengan goyang pinggul, pinggang, dan dada penari, menyatu, membius, dan membangkitkan emosi penonton, untuk hadir serempak dan berinteraksi. Seluruh perangkat pertunjukan seolah-olah menjelma menjadi aktor yang sadar diri, mengajak dan ?menyihir? penonton, untuk menyatu dalam tontonan sehingga mengiaskan terbangunnya sebuah komuni.

Bangbung Hideung, Kembang Boled, Eling-eling, Papacangan, Ronggeng Angle?, Awet Rajeh, Randa Tilu Kali, Nyi Ronggeng, dan Akang termasuk kategori kawih yang digemari penonton; hampir selalu muncul di setiap pementasan. Sulit menentukan secara pasti, berapa jumlah kawih yang dinyanyikan dalam satu pertunjukan, biasanya berkisar antara 8-12 kawih yang terdiri atas: 1 kawih wajib dan sisanya bersifat pilihan. Hampir seluruh kawih pilihan didominasi kawih baru dibandingkan kawih klasik. Selain jarang ditembangkan, kawih klasik kurang diminati, khususnya oleh para bajidor. Malahan, terkadang sinden tidak mampu menolak keinginan penonton untuk menyanyikan lagu-lagu ?dutpong? (dangdut-jaipong). Hal ini memang tidak dapat dihindari oleh para sinden, tetapi hendaknya perlu ditekankan pada keseimbangan nilai uang dan nilai estetis, agar tidak mengarah pada sekularisasi, vulgarisasi, dan imitasi yang berlebihan. Ada peristiwa menarik di sini,

Panggung itu, dikelilingi penonton dari beragam usia, mulai anak-anak sampai orang tua, bahkan ada seorang ibu yang menonton sambil menyusui bayinya berdiri di samping kursi terdepan yang diduduki para bajidor dan rombongannya.Di meja depan tersedia makanan kecil dan beberapa sisir pisang. Ketika memasuki kawih pilihan (kawih ke-3) ?oteng-oteng? (calo jaipong) mendekati bajidor yang dipanggil namanya dengan mengalungkan selendang kuning di lehernya. Bajidor itu menari secara tunggal. Di sini peran penabuh kendang sangat signifikan (penabuh kendang yang piawai, apabila ia mampu mengikuti gerak tari bajidornya, jika tidak bajidor akan merasa keki/malu karena ditertawakan penonton dan seketika bisa meninggal-kan arena pertunjukan).Terkadang terdengar penonton tertawa terpingkal-pingkal, melihat gerakan ?lucu? bajidor yang tidak begitu pandai menari. Menjelang tengah malam, botol-botol minuman (bir) mulai berserakan, kawih dangdut-jaipong mulai ditembangkan. Hentakan kendang dan goyang pinggul penari di atas panggung diikuti oleh para bajidor dan simpatisan jaipong dengan menggoyang-goyangkan kepala dan pinggul di lahan bawah panggung, sambil terus-menerus mengeluarkan lembar demi lembar uang dan berpindah ke tangan sinden (juru kawih), penari, dan nayaga. Menjelang subuh pertunjukan berakhir, anak-anak pun tak juga terlelap.

Penari-penyanyi jaipong, tayub, maupun gandrung tidak menutup kemungkinan berupaya memperlihatkan ketertarikan kepada pihak lain. Dengan kostum gemerlapan, sinyal seksual dapat ditampilkan dengan menonjolkan bagian tubuh mulai dari dada, pantat, pinggul, leher, dan lirikan mata yang semuanya memiliki potensi membangkitkan rangsangan lawan jenis. Tak hanya gerakan sensual, rupa, swara, wiraga, dan trapsila seyogyanya dimiliki juga oleh seorang ronggeng. Ungkapan seks menunjukkan manifestasi afinitas afektif antara seniman dengan penontonnya. Egolan pantat mengundang tangan-tangan laki-laki tidak hanya sekedar memegang pantat penari tetapi juga mengusap-usapnya. Jika para penonton laki-laki baik pengibing ataupun bajidor berhak memandang dan menikmati setiap ronggeng bahkan ?colekan payudara? sekalipun, sebaliknya ronggeng juga memiliki hak yang sama untuk membuat para bajidor senantiasa ketagihan dan terperdaya untuk menghamburkan uang sebanyak-banyaknya, tergantung bagaimana negosiasi di atas panggung.

Sesungguhnya yang terjadi adalah sebuah ?pertarungan? antara ronggeng dengan para laki-laki di pihak lain. Seperti lukisan pertunjukan jaipong (Namin Grup) di sebuah desa di Karawang Juli 2003. Saat tari pembuka mulai berlangsung, dan kawih Kembang Gadung telah dilantunkan, kira-kira sepuluh menit kemudian sang juru kawih memanggil-mangil beberapa nama yang diselipkan dikawihnya. Tanpa beban sedikit pun penonton yang namanya dipanggil maju, berjalan menuju panggung sambil berbisik kepada juru kawih lalu ke arah pengendang dan ibingan pun dimulai, dan beberapa saat kemudian disusul empat sampai delapan pengibing lainnya.

Memanggil nama orang-orang tertentu adalah cara yang paling lugas menarik penyawer. Para bajidor yang dipanggil maju sambil menyawer mulai dari juru kawih (sinden) dan penari saling bergantian satu-persatu. Terlihat wajah-wajah penari-penyanyi semakin sumringah, begitu juga wajah pengendang. Semakin erotis seorang ronggeng memutar, menggoyang pantat, pinggul, menggerakkan, dan mematukkan dada semakin banyak pula kemungkinan memperoleh saweran. Di antara para bajidor pun juga saling memperlihatkan kekuasaan dan kehebatannya dalam hal menyawer. Sulit untuk melukiskan sebuah perilaku yang dengan mudah menghambur-hamburkan uang hanya untuk sebuah prestisius. Sisi yang lain, kontestasi antar bajidor dijadikan sebagai ajang bisnis dan ajang gengsi. Sekitar bulan Mei 2002, kota Karawang dihebohkan dengan pementasan bersama sebanyak 16 grup Jaipong di hajatan seorang bajidor. Hal serupa juga berlaku dalam pertunjukan gandrung dan tayub, walau tidak sedramatis jaipong.

Dalam konteks pertunjukan, seorang bajidor selaku penonton aktif dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang; pertama, bajidor termasuk golongan penonton kalangan kelas menengah yang secara ekonomis memiliki kemampuan lebih untuk nyawer (sawer). Gaya saweran bajidor yang sering diperlihatkan antara lain: (1) langsung memberikan lembaran uang Rp1000,- — Rp 50.000,- an sambil memegang tangan sinden (juru kawih dan juru tari), mengoyang-goyangkan mengikuti irama kawih yang ditembangkan; (2) menyelipkan di sekeliling ikat pinggang sinden; (3) menyebarkan uang di atas panggung; (4) mempersilakan sinden dan nayaga berdiri, berbaris, dan antri menerima saweran, dan (5) menyelipkan di dada, namun kasus ini jarang terjadi, terkecuali terdapat hubungan khusus antara bajidor dan sinden.

?Meskipun saweran itu sudah mentradisi dalam setiap pertunjukan tari, tapi saya sebagai penari tidak semudah itu menerima setiap saweran yang diberikan dengan tidak sopan,? ujar Wangi Indriya, penari topeng asal Cirebon. Wangi memang boleh memiliki prinsip demikian, keengganan untuk tidak menerima saweran yang biasa dilakukan melalui mulut atau dimasukkan ke dalam kutang. Wangi merasa bahwa dirinya berhak menghormati diri (tubuh)nya, meskipun tidak jarang keenggananya harus dibayar dengan berkurangnya hasil perolehan uang setiap kali manggung. Sikap Wangi ini hanya sebatas sikap yang tidak pernah ia lontarkan kepada penari yang lain. Ia cukup toleran dan memahami ketika beberapa rekannya yang juga sesama penari topeng menerima saweran melalui mulut atau bahkan dimasukkan ke dalam kutangnya. ?Sebisa mungkin saya akan menerima dengan wajar. Tetapi, saya tidak mau usil karena mereka (penari-red.) sendiri terkadang menghendaki itu,? lanjutnya kemudian.

Seorang sinden akan menyebutkan nama bajidor secara terus-menerus apabila si bajidor yang dipanggil tidak mau tampil ke arena. Situasi ini sangat memalukan bagi bajidor yang bersangkutan; kedua, julukan ?bos? bagi bajidor menempatkan diri sebagai orang yang terpandang di mata sinden. Hubungan antara bajidor dan sinden bukan lagi masalah nilai seni melainkan berorientasi pada aspek pragmatis belaka, simbol prestisius bajidor. Sinden tidak lagi mempertimbangkan aturan main dan estetika pergelaran tetapi lebih bergantung pada uluran tangan-tangan bajidor yang nyawer sampai ratusan ribu rupiah. Seorang mantan bajidor, sebut saja Didin (28 thn.) anak jagal kerbau di pasar Cibitung menghabiskan uangnya antara Rp 500.000,- — Rp 2.000.000,- semalam dalam setiap arena pentas jaipong. Oleh karena itu, tidak jarang isi kawih menjadi panjang hanya untuk menyebutkan berulang kali nama-nama kelompok bajidor yang nyawer; ketiga, menguatnya sentuhan ?kekuasaan bajidor?, membuat jaipong bagai tirai arena ?transaksi fisik?usai panggung antara sinden dan bajidor.

Implikasinya, tidak jarang terjadi kasus perkawinan dan perceraian antara penyanyi-penari jaipong dengan bajidor. Perkawinan antara keduanya umumnya tidak berlangsung lama, sekitar 2-5 tahun, setelah itu bercerai, sangat jarang perkawinan antar keduanya berlangsung puluhan tahun. Bahkan lebih parah lagi kekerasan yang menimpa perempuan jaipong terlihat dengan banyaknya kasus penipuan. Si bajidor jatuh cinta pada sinden saat nonton pertunjukan. Kemudian mengawininya menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat (bahkan lebih) tanpa memberitahu sebelumnya kalau ia sudah beristri. Untuk mengawininya si ?bos bajidor? minimal membuatkan rumah yang sederhana berikut perabotnya. Sebaliknya, dalam kasus penipuan yang lain si ?bos bajidor? membeli sebagian bahan bangunan (semen, batu, dan pasir) untuk calon istrinya, setelah menikah, beberapa hari kemudian hilang tak berbekas. Dari beberapa kasus yang ada, melahirkan ungkapan sinisme terhadap perilaku bajidor sebagai barisan jiwa dorhaka (bajidor).

Lika-liku seorang ronggeng, penyanyi dan/atau penari tetaplah diasosiasikan sebagai profesi yang negatif, yang konotasinya mengarah pada prostitusi dan memperlihatkan perilaku yang marginal. Citra tersebut juga menukik dan melekat di kehidupan pribadinya, seperti halnya kasus bagaimana seorang sinden melukiskan perjalanan tragedi rumah tangganya dengan tiga kali perceraian. Dengan datar, ia menceritakan bahwa alasan perceraian dengan suami ketiga, hanya lantaran sang suami ?mengharamkan? uang hasil perolehan nyindennya, justru ketika perkawinan berlangsung sekitar satu tahun. Kisah nyata sinden Sulastri, Desa Kedawung, Kec. Lemahabang, Karawang termasuk fenomena umum yang terjadi di kalangan komunitas jaipong.

Gandrung dengan kecanggihannya memainkan olah tubuh memanfaatkan emosi pemaju dan atau penonton untuk tidak segan-segan merogoh sakunya menghamburkan uang agar bisa menari bersama gandrung, wajar jika gandrung patut dijuluki sebagai sekar dalu (penguasa malam) (Srinth!l-3). Sebaliknya, pemaju pun bisa melakukan hal yang sama. Bermodalkan uang yang cukup banyak, mampu memperlihatkan kekuasaannya dan bermain bersama gandrung sesuai dengan selera yang ia miliki. Asumsi tentang eksploitasi tidak bisa lagi dilekatkan pada satu pihak, melainkan dua pihak yang saling berebut untuk mendapatkan tujuan masing-masing.

Sebaliknya, Wari, ledhek tayub dari Pati, menceritakan bahwa ketika dirinya disentuh oleh pengibing, dia tidak merasa sebagai pihak yang terlecehkan; yang terpenting bagaimana menjaga diri dengan baik. Hampir setiap ledhek selalu berusaha menghindar sedini mungkin kekerasan panggung dengan melakukan penolakan-penolakan secara halus. Seringkali ledhek melambaikan tangan atau menarik sampur ketika pengibing mulai berlaku kurang senonoh. Menurutnya, ?kalau tidak siap dipegang atau disentuh, ya jangan jadi ledhek, kecuali kalau sudah di luar panggung, itu sudah resiko masing-masing,? lanjutnya. Resiko pekerjaannya sudah menjadi bagian dari profesionalitasnya (Srinth!l-2).

Hal senada juga diutarakan oleh Indra (22 thn), penari tayub yang juga seorang mahasiswi Fakultas Hukum di sebuah Universitas Swasta di Tuban, dalam acara Dialog Budaya, ?Perjalanan Tayub? kerja sama DESANTARA dengan For-Kaset (Tuban), 10 Agustus 2003, ?terkadang saya mempertanyakan apa bedanya pekerjaan saya sebagai penari tayub, dengan profesi lainnya. Saya bekerja ini untuk menghidupi diri, kuliah, dan keluarga. Yang penting bagi saya apa yang saya lakukan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Di mana letak kesalahan pekerjaan saya sehingga distereotif amoral?? katanya kepada Dr. Ayu Sutarto, salah satu pembicara dari Universitas Jember. Menurut pengamatan Srinth!l, sangat terasa bahwa forum dialog yang dimotori oleh Wakil Bupati Tuban sekaligus pengamat seni, Soenoto, sebagai salah satu sarana untuk mengeluarkan uneg-uneg bagi perempuan tayub yang merasa dipinggirkan oleh pemerintah setempat. Sambil terus menari dan menari, para perempuan seni tradisi dengan tenang ingin menjawab berbagai komentar miring dan fatwa; ?biar saja, lenggak-lenggok tubuh ini menjadi bagian dari hidup saya dan sayalah yang berhak mengontrolnya,?sambung Indra menambahkan.

Seperti halnya pernyataan Tohari bahwa sudah menjadi pengetahuan umum kalau dalam ronggeng ada acara bukak klambu. Masyarakat tahu kalau ronggeng bisa dibawa kemana-mana. Ya, itu sah-sah saja. Aspek-aspek seksualitas hadir sebagai representasi dari bagian kehidupan manusia. Kalau kepentingan-kepentingan seks menjadi tujuan utama dalam setiap pertunjukannya itu namanya konyol. Hal itu akan mematikan seni tayub itu sendiri seperti diungkapkan dalam wawancara, ?Kita ini Homo Ludens yang Gampang Terangsang?? dalam Patologi Seks SeniTradisi, Kolong Budaya, 2001.

Memang harus diakui banyak kalangan orang tua yang tidak mampu menyekolahlan anaknya di pendidikan formal, banyak anak-anak perempuan dianjurkankan untuk mengikuti Sanggar Seni baik, jaipong, tayub, maupun gandrung. Di Karawang untuk menjadi sinden dan penari cukup dengan membayar sekitar Rp 500 ribu dijamin sampai bisa. Selain tidak membutuhkan banyak syarat, bekerja sebagai sinden juga menghasilkan banyak uang. Penghasilan rata-rata untuk penari jaipong sekitar Rp 100 ribu-Rp 200 ribu belum termasuk bayaran dari bajidor. Sedangkan untuk sinden bisa mencapai Rp 750 ribu-Rp 1,5 juta belum termasuk fee dari bajidor. Hal serupa juga terjadi pada penari gandrung Banyuwangi dan tayub Pati (Jawa Tengah) dan tayub Tuban (Jawa Timur) kendati tak sebanyak jaipong.

Entin Trisnawati (25 thn.) lulusan SLTPN Lemahabang 1996, ia mengawali kariernya sebagai penari sejak 1996. Dengan berbekal ijazah SLTP yang mungkin tidak diperlukan, Entin belajar tari jaipong di sanggar Namin, pimpinan jaipongan Namin grup, selama satu bulan. Sampai saat ini, dari hasil jerih payahnya, ia mampu memiliki tabungan mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan, pada Maret 1998 lalu, ia membiayai pernikahan kakaknya sebesar Rp 6 juta. Kepiawaian Entin juga dibuktikan dengan beberapa piagam penghargaan yang diraihnya, sebagai juara favorit lomba tari jaipong dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-52, di Karawang 1997, penghargaan atas partisipasinya dalam pergelaran Seni Ibing-Juru Kendang-Juru Sekar Wanda Karawang, Desember 1997, dan Anugerah Seni Tradisional menyambut tahun Seni Budaya RI, Taman Impian Jaya Ancol, 2 Pebruari 1998.

(Lengkapnya baca di Jurnal Srinth!l edisi 6: Politik Tubuh: Seksualitas Perempuan Seni)

Kembali terkaparnya Soeharto di RSPP hingga sekarang ini, kembali memicu terjadinya polemik di masyarakat mengenai status hukumnya. Beberapa kalangan menganggap dengan kondisi Soeharto yang sakit parah bahkan di diagnosa permanen mengharapkan penghentian proses peradilan yang menyangkut mantan penguasa orde baru tersebut. Sementara di pihak lain tetap mengharapkan proses peradilan yang saat ini berlangsung tetap diteruskan demi mengembalikan uang negara yang telah disalahgunakan oleh ketujuh yayasan yang bernaung dibawah Keluarga Cendana.

Dengan polemik ini, pemerintah melalui Jaksa Agung Hendarman Supanji menawarkan penyelesaian di luar peradilan (out of court settlement). Ini sebenarnya akan menjadi sebuah preseden buruk bagi peradilan di Indonesia. Masyarakat akan menilai bahwa hukum tetap saja diskriminatif.

Pernyataan mengenai hidup atau matinya Soeharto tidak akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Akan tetapi pernyataan tersebut akan menjadikan opini yang berkembang di masyarakat yang seakan legowo begitu saja apabila kasus yang berkaitan dengan Soeharto ditutup. Sehingga usulan dari beberapa pihak yang menginginkan pengampunan Soeharto semakin menjadi angin segar bagi kebebasan Soeharto.

Peliputan kondisi Soeharto yang mendapatkan porsi lebih di media-media sebenarnya turut mempengaruhi opini publik. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mudah bersikap iba sehingga sangat berempati terhadap kondisi Soeharto turut membentuk opini pengampunan Soeharto. Empati masyarakat ini telah terbukti sangat signifikan untuk membentuk opini yang terkadang menyesatkan bagi penegakan hukum secara proporsional. Kasus mengenai empati masyarakat yang sangat kuat juga terbukti telah memenangkan SBY memenangi Pemilu 2004, yang mana saat itu posisi SBY yang dipersulit oleh Megawati dalam pencalonannya menuju kursi kepresidenan. Empati masyarakat yang besar mengenai kondisi kesehatan Soeharto seharusnya tidak diarahkan untuk membentuk opini publik untuk mengampuni Soeharto tanpa proses peradilan.

Pengampunan terhadap Soeharto boleh-boleh saja dilakukan. Disini berarti ada sebuah tindakan permintaan maaf yang dilakukan oleh Keluarga Cendana. Namun maaf atas sebuah kesalahan tetap harus melalui prosedur yang jelas, yaitu proses peradilan harus tetap berjalan. Sehingga ketika sudah ada keputusan yang mengikat dari pengadilan, maaf akan bisa diberikan. Namun tidak hanya berhenti pada tahap itu saja. Sebab jika maaf diberikan, maka segala kerugian negara yang ditaksir mencapai trilyunan rupiah harus dikembalikan.

Almarhum Riswanda Imawan pernah mengungkapkan bahwa dalam politik, kata “maaf” memiliki arti lain. Kata “maaf” digunakan sebagai alat pembenar tanpa merubah tindakan yang telah terjadi itu sendiri. Riswanda juga memberikan contoh kasus saat para hulubalang memohon kepada Sultan Iskandar Muda agar membatalkan hukuman mati terhadap anaknya yang melakukan pelanggaran amat berat. Namun Sultan ternyata malah menampiknya karena alasan adat.

Belajar dari kasus tersebut, seharusnya kematian Soeharto sekalipun tidak menutup usaha untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah disalahgunakan oleh Soeharto yang dalam hal ini yayasan yang bernaung dibawahnya.

Dengan alasan kemanusiaan, memang pemerintah bisa dianggap kurang bijak jika Soeharto tetap dikenakan sanksi hukum, mengingat jasanya sebagai presiden selama 32 tahun. Namun jika kita melihat berbagai kasus yang menimpa para korban kesewenang-wenangan pemerintahan Orde Baru akan sangat tidak adil. Banyak pihak yang sangat dirugikan dengan telah mendapatkan sangsi hukum tanpa proses pengadilan jelas dan tanpa kesalahan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya pada masa pemerintahan Orde Baru.

Apapun kondisi Soeharto tidak akan menolong masyarakat Indonesia terlepas dari jeratan kemiskinan. Sebenarnya memang masalah kemiskinan tidak berhubungan dengan kondisi Soeharto, akan tetapi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah sendiri dalam memajukan perekonomian masyarakat kecil. Namun jangan dengan dalih kemiskinan atau perekonomian penegakan hukum menjadi terhambat. Walaupun masyarakat miskin, mereka tetap berkeinginan penegakan hukum tetap harus berjalan secara adil. Sebab kemiskinan masyarakat tidak hanya sekedar takdir, akan tetapi banyak yang meyakini bahwa kemiskinan kerena ada tindakan yang disengaja untuk memiskinkan masyarakat. Sehingga ketika masyarakat miskin akan mudah dimobilisasi demi kepentingan sesaat para elit.

Akutnya korupsi yang melanda negeri ini mengakibatkan banyaknya hak yang sebenarnya harus diterima rakyat telah diambil alih oleh para koruptor. Walaupun pemerintah melalui KPK telah gencar menyarakan perang terhadap korupsi, namun praktek korupsi masih saja terjadi. Sehingga pemberantasan koruspi tidak hanya bertujuan menyeret para koruptor saja, akan tetapi usaha pengembalian uang negara yang telah dikorupsi juga sangat penting bagi masyarakat.

Doa untuk Soeharto

Sebagai manusia yang beradab, memang sepantasnya kita berdoa untuk kesembuhan Soeharto. Nabi Muhammad juga mencontohkannya ketika Abu Lahab Sakit, Muhammad menengoknya dan mendoakan kesembuhannya walaupun Abu Lahab memusuhinya. Dengan kembali sehatnya Soeharto diharapkan akan sangat membantu pengadilan dalam mengungkap segala ketidakjelasan mengenai misteri penyalahgunaan dana negara dan kasus lain seperti Supersemar. Lalu jika pemerintah berhasil mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi, sekali lagi akan sangat berguna untuk membantu memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari jurang kemiskinan.

Jakarta, 16 Januari 2008

Publikasi Transparansi Internasional Indonesia (6/12/2007) yang menyatakan suksesnya Polri mempertahankan perinngkatnya sebagai lebaga terkorup selama dua tahun berturut-turut (2006-2007) cukup memprihatinkan. Selama dua tahun itu juga Berdasar riset Global Corruption Barometer (GCB) Polri mempertahankan indeks 4,2 yang disusul oleh parlemen dan lembaga peradilan 4,1 serta partai politik yang meraih indeks 4,0. Fakta ini menimbulkan preseden buruk mengenai komitmen reformasi di tubuh Polri.
Hasil survey ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Sebab dari tahun-ke tahun reformasi di tubuh Polri tidak begitu nampak. Lalu sebenarnya dari mana saja polisi melakukan korupsi yang kita pertanyakan. Memang secara anggaran polisi tidak begitu mudah untuk melakukan korupsi. Namun tindakan kolutif berupa suap yang sering terjadi. Dengan sebab inilah masyarakat menilai polisi sebagai lembaga yang korup.
Memang pada dengan naiknya Jendral Sutanto sebagai Kapolri memberikan harapan besar bagi masyarakat mengenai reformasi Polri. Ini ditunjukkan dengan gencarnya pemberantasan judi. Namun ini tidak diimbangi dengan penguatan integritas moral di dalam tubuh anggota Polri. sampai hari inipun banyak anggota Polri masih sering menerima suap untuk memudahkan urusan pelanggar aturan. Paling menonjol yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat adalah dari pelanggaran lalulintas. Seringkali dijumpai anggota polisi melepaskan pelanggar lalulintas setelah membayar sejumlah uang yang diminta oleh anggota Polri tersebut. Tingginya tindakan suap pada pelanggaran lalulintas ini disebabkan oleh enggannya polisi memberitahukan mengenai hak dan kewajiban pelanggar lalulintas. Setiapkali operasi lalulintas, Polisi seringkali hanya mengatakan bayar ditempat atau sidang di pengadilan. Jelas masyarakat lebih memilih jalur yang lebih cepat. Sebenarnya jika masyarakat diberitahu bahwa mereka bisa saja tidak usah memilih sidang dipengadilan dengan mengatakan bahwa pelanggar lalulintas bisa melanggar denda pelanggaran yang dilakukan pada bank-bank yang ditunjuk untuk membayar denda dengan membawa slip biru bukti pelanggaran lalulintas. Namun jika ini diberitahukan kepada masyarakat, maka oknum polisi bersangkutan tidak akan mendapat penghasilan tambahan.
Keengganan masyarakat yang melanggar lalulintas mengikuti sidang di pengadilan disebabkan berbagai hal. Pertama, pelanggar harus menunggu waktu hingga dua minggu bahkan lebih untuk bisa memperoleh kembali barangnya yang disita. Kedua, ketika di pengadilan, para pelanggar tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Pada dasarnya jika pelanggar diajukan di pengadilan, maka asumsinya ada peluang untuk membela diri. Namun kenyataannya hakim hanya memutuskan berapa jumlah denda yang harus dibayar para pelanggar lalulintas. Ketiga, di pengadilan pun juga ada calo yang berkeliaran menawarkan jasa pengambilan barang sitaan dari pelanggaran lalulintas tanpa harus mengikuti sidang dengan membayar sejumlah uang. Contoh diatas menunjukkan bahwa integritas moral sebagian besar anggota polisi masih sangat rendah.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa penerimaan anggota Polri sangat penuh dengan suap. Pernah suatu saat di dalam kendaraan umum, seseorang bercerita mengenai kegagalan dirinya dalam menjadi anggota Polri karena tidak mampu membayar sejumlah uang yang jumlah nya puluhan juta. Padahal secara fisik dan kemampuan lainnya, beberapa teman yang diterima kalah jauh dengannya. Akan tetapi dengan kemampuan temannya membayar sejumlah sekian puluh juta, maka merekalah yang lolos. Maka tidak mengherankan jika banyak anggota polisi mencari penghasilan tambahan dari suap. Bahkan mereka akan sangat senang jika ditempatkan pada bagian lalulintas. Sebab peluang memperoleh penghasilan tambahan sangat besar. Dengan kalkulasi setiap harinya seorang polisi yang bertugas di jalan raya memperoleh uang suap sebesar Rp. 50.000,- maka dalam satu bulan akan terkumpul Rp. 1.500.000,- yang dioterima oleh seorang anggota polisi. Lalu jika dikalikan dengan jumlah angggota polisi yang bertugas di jalan raya, maka sudah bisa dibayangkan berapa besar uang suap yang diterima. Sehingga TII sangat tepat sekali jika dalam publikasinya menyatakan bahwa yang dirugikan dari tindakan ini adalah masyarakat bawah yang tidak mengerti aturan yang sebenarnya.
Selain itu, seringkali anggota polisi mendatangi rumah pengusaha yang ada di desa untuk meminta uang rokok dengan dalih uang pengamanan. Padahal seorang pengusaha itu sendiri tidak pernah meminta pengamana dari polisi dan tidak merasa menerima pengamanan dari polisi.
Citra polisi yang terpuruk diperparah dengan keterlibatan sebagian anggotanya dalam tindakkan ilegal logging. Ini kontras dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah dan para petinggi Polri sendiri.
Selain Polri, yang sangat mengejutkan juga adalah masuknya lembaga peradilan dan parlemen yang bersama-sama menempati urutan kedua. Slogan “Segera laporkan jika mengetahui korupsi” yang dipasang di spanduk yang dibentangkan di berbagai ruas jalan hanya sebatas slogan. Sebab lembaga yang sebenarnya memiliki kedekatan dengan rakyat dan yang diharapkan memiliki komitmen pemberantasan KKN secara menyeluruh seperti macan ompong saja. Sebab jika kita melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi dan pihak terlapor juga bisa saja melakukan penyuapan baik terhadap pihak kepolisian maupun lembaga peradilan seperti yang sering terjadi. Ini bukan kecurigaan, namun sebuah penyakit yang sudah akut dan sulit disembuhkan.

Kemauan Berkaca
Bantahan yang dilontarkan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sisno Adiwinoto dan beberapa nggota DPR yang meragukan validitas survey yang dilakukan TII menunjukkan reaksi emosional tanpa melihat realitas yang sebenarnya di tubuh Polri dan Parlemen. Memang tindakan korupsi tidak sebatas pada hal yang merugiukan negara. Akan tetapi sehala hal yang merugikan rakyat adalah tindakan koruptif. Tingginya indeks korupsi yang diperoleh Polri ini menjadikan kian terpuruknya image Polri dan DPR serta pengadilan di mata masyarakat.
Memang cukup melegakan ketika Kapolri beserta ketua DPR menanggapi survey TII dengan kepala dingin. Dengan dianggapnya hasil survey TII sebagai masukan positif dalam rangka reformasi kepolisian. Kita sebagai masyarakat hanya bisa menunggu hasilnya saja.

Pemilihan umum (pemilu) 2004 merupakan hasil seleksi alam dari partisipasi partai poltik (parpol). Fenomena tersebut menguntungkan dari sisi pemetaan kualitas dan respon kekuatan politik yang ada di Indoensia secara umum. Jumlah papol sebanyak 24 jauh lebih signifikan dalam membentuk kualitas demokrasi daripada pemilu sebelumnya. Hampir separuh jumlah parpol peserta pemilu tahun 1999.

Fenomena penyusutan jumlah parpol tersebut dapat dibagi dalam dua dasar. Pertama, persoalan eforia dari dibukanya sistem sentralisme politik nasional sehingga kekuatan-kekuatan baru bermunculan kepermukaan. Gejolak reformasi yang dilemparkan oleh kalangan oposisi, masyarakat dan mahasiswa tampaknya benar-benar difasilitasi. Semua golongan mempunyai hak untuk unjuk gigi. Walaupun dalam hasil pemilu 1999 jumlah yang memenuhi electoral treshold cuma 6 parpol yang bisa dikualifikasikan kedalam beberapa kekuatan baru seperti Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara 5 yang lain masih mewakili semangat lama yaitu Masyumi dalam Partai Bulan Bintang, kubu nasionalis dalam PDI-P, NU yang terbagi dalam PPP dan PKB sementara Golkar masih eksis dengan kekuatan orde baru.

Kedua, seleksi alam yang mengharuskan parpol peserta pemilu 1999 harus mengakui keberadaan politik aliran yang masih identik dengan basis kultural dan ideologi. Hal yang sama juga terjadi pada pemilu 1955 yang mencatat kemenangan berada pada parpol yang mempunyai basis massa riil dalam lingkaran ormas atau organisasi keagamaan dibawahnya seperti partai NU (yang pisah dengan Masyumi), PKI dan PNI. Tidak salah kemudian Soekarno memetakan unsur Nasionalis, Agama dan Komunis sebagai bagian tak terpisahkan untuk membaca struktur politik aliran di Indonesia. Pada tahun 1965 kekuatan PKI berhasil ditumpas habis, namun menyisakan serangkaian pertanyaan yang belum terjawab hingga saat ini. Potensi riil golongan komunis banyak tampil kembali dalam elemen gerakan yang radikal dan membawa baju gerakan buruh dan tani.

Dengan banyaknya parpol peerta pemilu apakah menjamin eksistensi demokrasi?. Sepanjang pemerintahan Soekarno, jumlah parpol tidak pernah dibatasi dengan mengedepankan seleksi alam. Parpol yang tidak mempunyai basis massa riil dan kultur serta politik aliran dibawahnya pastilah djadikan kendaraan politik oleh politisi advonturir (petualang) untuk mengambil keuntungan material. Sementara saat Suharto berkuasa, sistem politik harus stabil dan bisa dikendalikan oleh penguasa dan bukan atas kehendak rakyat. Jumlah parpol dipangkas menjadi 3 dengan asumsi kekuatan politik nasional hanya terdiri atas agama, nasionalis dan golongan karya. Tidak jelas pula dasar argumentasi pemetaan politik semacam itu, namun pada prakteknya sangat efektif untuk menyingkirkan oposan pemerintah.

Demokrasi memang harus mempunyai sistem dan tradisi. Praktek sistem politik tidak bisa sama dalam setiap negara demokrasi karena partisipasi kekuatan yang menyokong kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur menurut mekanisme yang jelas dan disepakati bersama.

Usaha KPU 2004 sudah berhasil mendefinisikan praktek politik tersebut kedalam aturan atau mekanisme keterwakilan rakyat melalui pemilu. Ketegasan KPU merupakan syarat mutlak untuk menghindari upaya-upaya kecurangan keikutsertaan parpol dalam meramaikan pemilu. KPU juga harus mengakui kalau kekuatan orde baru yang berfusi atau terpendar dalam berbagai macam parpol merupakan indikasi masih adanya kekuatan politik dari rezim orde baru.

Sekilas dilihat, dari 24 parpol peserta pemilu 2004 banyak yang menyebutkan masih didominasi kekuatan orba, sedangkan parpol yang menamakan diri reformis juga semakin tidak solid sehingga timbul kekhawatiran bangkitnya era orba. Padahal praktek politik yang dilakukan ketika kelompok reformasi di parlemen dan pemerintahan hampir sama dengan orba bahkan sebagian kalangan mulai gerah. Sementara dalam pemilu 2004 harapan kalangan rakyat yang reformis, kekuatan politik orba tidak akan muncul kembali.

Pemilu 2004 merupakan ajang pembuktian ideologis. Banyak kekecewaan yang berakibat pecahnya kekuatan PDI-P, PKB yang sementara ini merupakan tempat kekuatan anti-orba. Dipihak Golkar, perpecahan internal masih sangat mungkin disatukan mengingat adanya persamaan visi dan ideologi orde baru. Simbol-simbol yang dibawa oleh PAN,PBB dan PPP masih berkisar pada upaya meraih suara dari golongan mayoritas muslim. Keberadaan figur-figur capres dari parpol yang masuk electoral treshold memang tidak bisa dibuat patokan karena pandangan masyarakat sudah berubah sedemikian besar dan bergeser dari posisi simpatisan reformasi ke arah kebingungan.

Kekuatan politik diluar ke 6 parpol masih menyisakan pertanyaan. Sedemikian seriuskah purnawiran jenderal mengusung kembali agenda politik orde baru dengan alasan balas budi?. Selama rakyat masih mempercayainya pasti parpol mereka akan laku keras karena simbol presiden Indonesia hampir semua berbau orba. Rakyat juga sepenuhnya mengetahui bagaimana track record mereka dimasa lalu.

Namun terdapat kelemahan ketika banyak kalangan menilai bahwa pemilu 2004 merupakan ajang pertarungan orba melawan orde reformasi. Beberapa hal yang dilupakan yaitu salah satunya basis kultural dan ideologi yang mampu membuat kejutan besar. Jika parpol eks-orba menjual figur orba, tentu masih bisa memungkinkan mereka untuk meraih suara signifikan karena didukung oleh sistem lama yang tidak sepenuhnya berubah. Sedangkan parpol reformis, jika menjual figur dari kalangan mereka sendiri mungkin akan kalah karena tidak didukung oleh piranti yang memadai semisal dana kampanye, soliditas ormas dan lembaga think-thank, media dan satu yang paling penting: Senjata.

Pemilu 2004 adalah refleksi dari perjalanan praktek perpolitikan sejak pemilu 1955 yang didalamnya bisa terjadi hal-hal yang mengejutkan dan juga hal yang sudah bisa ditebak. Pemilu 2004 dari saat ini lebih berkualitas dari hitungan diatas kertas karena peran KPU dan sudah terlampau berdarah dari hitungan diatas lapangan dengan kejadian di Bali dan Lumajang. Intensitas politik dan suara-suara kepentingan sudah sedemikian vulgar. Sementara rakyat hanya bingung menyaksikannya. Pemilu 2004 merupakan silent election (pemilu yang diam)

Oleh: Muhammad Imam Subkhi

Delapan tahun sudah rezim orde baru tumbang oleh gerakan reformasi. Pemerintahan pun telah berganti sebanyak empat kali. Namun berbagai permasalahan yang mengekor atas tumbangnya rezim otoriter tersebut belum terselesaikan. Kasus-kasus KKN, pelanggaran HAM, ,Tragedi Trisakti dan berbagai kasus alinnya seolah terlupakan.

Di sisi lain, aktor utama rezim Orde Baru sampai sekarangpun seolah tak tersentuh oleh hukum. Hal ini jelas mengindikasikan jika selama ini pemerinah tidak serius memproses kasus yang berkaitan dengan mantan penguasa orde baru tersebut. Sudah berkali-kali para penegak hukum gagal menghadirkan Soeharto ke persidangan. Padahal seringkali Soeharto terlihat sehat-sehat saja. Namun ketika akan dihadirkan ke persidangan tiba-tiba sakit. Lalu pertanyaannya, apakah ada diskriminasi atau dikotomi mengenai warga negara indonesia sendiri. Lalu apa gunanya kita memiliki UUD yang jelas menegaskan adanyaa kesamaan hak dan kewajiban dihadapan hukum. Sebab Soeharto juga warga yang memiliki kewajiban sama dengan masyarakat indonesia yang lain.

Kembali lagi ke masalah kesehatan Soeharto. Ada sebuah fenomena yang unik ketika kita amati seputar drama persidangan Soeharto. Yaitu ketika akan dihadirkan ke persidangan belaunya tiba-tiba mendadak sakit parah dan perlu operasi. Disini kita bisa menarik dua kemungkinan. Pertama, pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus ini. Padahal masih banyak misteri yang harus diungkap dari Soeharto berkaitan dengan peristiwa yang pernah melanda bangsa ini. Misalnya kasus G 30 S, kejelasan Supersemar, dan berbagai kasus lainnya. Masyarakat tentu sudah bosan dengan sandiwara elit ini. Dalam pesrspektif saya, yang menjadi persoalan penting bukan Soeharto nantinya harus menjalani hukumaan atau tidak, namun terungkapnya berbagai misteri yang belum terungkap selama ini. Jika memang bersalah, jelas harus menjalani hukuman. Namun kita juga harus melihat juga apa saja yang pernah ditorehkan penguasa 32 tahun itu.

Kedua, Soeharto mengalami phobia persidangan. Secara psikologis, sedikit atau banyak orang akan merasa gelisah jika harus berhadapan dengan masalah hukum, walaupun belum tentu bersalah. Lalu dalam diri orang tersebut terjadi sebuah goncangan perasaan yang dahsyat sehingga menimbulkan ketakutan. Begitu juga dengan yang dialami Soeharto. Ada kemungkinan dia ketakutan dengan apa yang dialami mantan presiden Soekarno yang harus menjadi pesakitan di dalam istananya sendiri. Sehingga dari ketakutan tersebut, dalam pandangan orang awam Soeharto tiba-tiba jatuh sakit karena suasana pikirannya yang sedang goncang.

Kesembuhan Soeharto

Dengan kembali jatuh sakitnya Soeharto yang dianggap semakin parah, seolah membuat aparat penegak hukum dan pemerintah menjadi orang yang pengasih. Sehingga mereka berencana menutup perkara yang berhubungan dengan Soeharto. Jelas secara politis, kebijakan ini tidak cukup populis bagi pemerintah. Namun secara kemanusiaan, mungkin bisa sedikit dibenarkan.

Masalah menutup kasus adalah perkara mudah. Jika memang pemerintah berencana menutup kasus ini dengan alasan kesehatan mantan Presiden Soeharto tidak cukup untuk menghadiri persidangan, pemerintah harus kembali memikirkan efek buruknya. Diantaranya adalah berbagai kasus yang disebutkan diatas akan tetap menjadi misteri. Padahal jika sebuah misteri yang menjadi persoalan tidak segera diungkap dan diselesaikan, akan menimbulkan fitnah di masyarakat.

Memang benar, pemerintah berusaha memberikan yang terbaik untuk kesehatan Soeharto. Ini terbukti dengan ditugaskannya dokter-diokter kepresidenan untuk mengecek perkembangan kesehatan Soeharto. Namun seolah keinginan menghadirkannya ke persidangan tidak tampak.

Yang mungkin kita lakukan saat ini adalah mendoakan Soeharto segera sembuh agar mampu menghadiri persidangan untuk mengungkap berbagai misteri kasus yang berkaitan dengan dirinya.

Bangsa pemaaaf

Belakangan muncul wacana pemberian maaf untuk Soeharto. Sekali lagi, masalah maaf adalah perkara yang mudah. Memang Soeharto selain dianggap bersalah karena telah membuat suburnya KKN di Indonesia juga banyak berjasa atas kemajuan bangsa.

Riswanda Imawan pernah mengungkapkan bahwa dalam politik, kata “maaf” bermakna lain. Kata itu digunakan sebagai alasan pembenar atas tindakan yang salah, namun tak mengubah tindakannya sendiri. Sebab politik berkaitan dengan masalah kekuasaan, relasi antara penguasa dan rakyat. Sebagai sebuah peringatan, Riswanda juga memberikan contoh kasus saat para hulubalang memohon kepada Sultan Iskandar Muda agar membatalkan hukuman mati terhadap anaknya yang melakukan pelanggaran amat berat. Namun Sultan ternyata malah menampiknya karena alasan adat.

Berkait dengan masalah pemberian maaf kepada mantan presiden Soeharto, disini maaf bisa diberikan sejauh beliau bersedia membeberkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dirinya, kejelasan mngenai penggunaan dana yayasan yang dimilikinya. Selain itu jika hal tersebut telah diungkapkan, maka kewajiban lain adalah jika Soeharto benar melakukan korupsi, maka dana yang dikorupsi harus dikembalikan. Sebab maaf sendiri adalah sebuah tindakan penyesalan atas sebuah kesalahan dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Masyarakat tentu memiliki nurani dan memahami kesalahan Soeharto mengingat kita (katanya) adalah bangsa pemaaf.

Yang menjadi lucu adalah tiba-tiba pemerintah mewacanakan memaafkan Soeharto. Disini berarti pemerintah secara tidak langsung menganggap Soeharto bersalah. Jika bersalah berarti setelah pemaafan, segala tanggungan tidak begitu saja berhenti. Pemerintah harus mengusut tuntas misteri kasus-kasus yang bermuara pada Soeharto untuk meluruskan sejarah.