Masihkan Guru di Gugu dan Di Tiru?

M. Imam Subkhi

6 Agustus 2004

…Aku diajari bahwa Washington tidak pernah berdusta, Aku diajari tentara tidak gampang mati, Aku diajari bahwa setiap orang punya kebebasan, Begitulah yang diajarkan guruku…

Sajak diatas adalah sedikit cuplikan dari lagu Tom Paxton yang dikitip Paulo Freire dalam bukunya Politik Pendidikan. Ini menarik sekali untuk mencermati pemberitaan mengenai unjuk rasa siswa SMUN 4 Suabaya di gedung DPRD Surabaya 2 Agustus 2004 lalu yang memprotes tingginya biaya pendidikan. Namun unjuk rasa ini akhirnya berbuntut panjang hingga terjadi tindak kekerasan oleh wakasek SMUN 4 kepada murid-muridnya yang ikut berunjuk rasa. Perilaku siswa ini seperti ditulis koran ini pada awal Agustus 2004, telah dianggap mencemarkan nama baik SMU 4.

Peristiwa unjuk rasa semacam ini sebenarnya tidak perlu terjadi asalkan telah ada kesepakatan sebelumnya antara pihak sekolah dengan siswa dan orang tua siswa mengenai pembiayaan sekolah. Akan tetapi, telah menjadi kebiasaan bagi sekolah untuk membebani (orang tua) siswa dengan berbagai macam biaya seperti SPP, buku, ekstrakurikuler dan berbagai pungutan lainnya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan siswa akan buku-buku yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar, sekolah sering kali membebani siswa dengan harus membeli di sekolah. Apalagi buku yang telah terpakai pada tahun sebelimnya tidak dipergunkn lagi, sehingga siswa perlu membeli lagi yang baru dan tidak bisa memanfaatkan buku bekas kakak kelasnya. Ini sangat naif sekali. Bagaimanapun juga, yang namanya buku adalah sumber pengetahuan yang seharusnya bisa digunakan sampai kapanpun. Jika keadaan seperti ini, pendidikan menjadi sebuah belenggu bagi masyarakat, bukan seperti yang dicita-citakan Paulo Freire yaitu pendidikan yang membebaskan.

Jika kita mengacu pada jer besuki mawa beya, memang benar pendidikan memerlukan banyak biaya. Akan tetapi dalam pepatah Jawa ini kita perlu mempertanyakan kembali dimana letak keadilan pendidikan di mata masyarakat. Ketika persaingan semakin ketat, semua orang memerlukan pendidikan. Namun harus ada partisipasi berbagai pihak (pemerintah dan pengusaha) untuk memberikan keadilan pendidikan bagi kaum miskin.

Kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) menjadi salah satu penyebab makin mahalnya biaya pendidikan. MBS adalah proses demokratisasi pengambilan keputusan sekolah. Akan tetapi di Indonesia, MBS sering diartikan sebagai kegiatan mobilisasi dana sekolah. Ini jelas sangat memprihatinkan. Disaat masyarakat (kecil) sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan membumbung tinggi. Jelas ini menjadi sebuah pertanyaan dimana letak keadilan pendidikan bagi rakyat miskin.

Kekerasan guru terhadap murid

Saat biaya pendidikan sekolah tidak mampu ditahan lagi oleh para siswa SMU 4, mereka akhirnya menyuarakan hal ini kepada DPRD. Namun buntutnya mereka di bentak-bentak dan ditampar oleh guru mereka. Siswa sebagai warga negara, memiliki hak untuk menyuarakan sikapnya kepada DPRD sebagai lembaga perwakilan tanpa intervensi dari pihak manapun. Jika hal ini dianggap tidak bisa dibenarkan oleh pihak sekolah menjadi sangat lucu sekali. Berarti pihak sekolah disini telah melakukan pembungkaman terhadap siswanya menyuarakan aspirasi mereka kepada DPRD.

Kekerasan Guru terhadap murid bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan, anak mendapatkan pendidikan baik akademik maupun perilaku yang baik dari gurunya di sekolah. Memang siswa berada di sekolah hanya sekitar delapan jam dalam sehari dan waktu yang lainnya, siswa berada di rumah. Akan tetapi jika waktu di sekolah yang sedikit ini digunakan guru melakukan kekerasan terhadap siswanya, jelas sangat memprihatinkan sekali. Disaat banyak orang berteriak menyuarakan protes terhadap kekerasan negara terhadap rakyat, guru malah (mengajarkan) melakukan kekerasan terhadap anak didiknya.

Memang perilaku semacam ini telah terjadi sejak lama, akan tetapi kurang mendapatkan perhatian masyarakat. Melihat kasus kekerasan guru kepada siswa menjadikan profesi guru tercoreng. Gelar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa menjadi cibiran banyak pihak. Bila kita mengacu pada pepatah Jawa yang menyatakan Guru adalah digugu lan ditiru menjadi wagu lan saru. Ini sungguh memprihatinkan.

Jika lagu Iwan Fals mengisahkan seorang Oemar Bakri banyak menciptakan siswa yang cerdas, kini menjadi pencipta orang yang suka kekerasan. Memang perilaku beberapa oknum guru ini tidak bisa di generalisir, tetapi kita kategorikan mencoreng pekerjaan mulia pahlawan tanpa tanda jasa.

Tindakan cepat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sangat baik untuk meminta penjelasan dari pihak SMU 4 Surabaya. Apalagi ini diikuti dengan hearing DPRD dengan pihak SMU 4. Ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan guru kepada anak didik.

Kita pasti bertanya mengapa pendidikan di Indonesia selalu memilukan. Setelah pemerintah tidak mampu memenuhi jatah 20 persen dana APBN untuk pendidikan, penggusuran sebuah SLTP oleh pemerintah privinsi DKI, biaya tinggi sekolah, kini kembali mencuat kasus kekerasan guru kepada muridnya. Seharusnya semua pihak ingat peristiwa kekerasan guru di Mojokerto yang mengakibatkan meninggalnya anak didiknya. Ini mengisyaratkan kita tidak pernah mau belajar dari kesalahan masa lalu.